[TINTA PERGERAKAN NEWS | RILIS AKSI TOLAK KENAIKAN IURAN BPJS] .
Tolak Kenaikan Iuran BPJS, Mahasiswa Universitas Riau Kembali Datangi Kantor DPRD Riau
.
Pekanbaru (13/12/2019) – Kenaikan iuran BPJS yang mencapai hingga dua kali lipat bukan merupakan kebijakan tepat yang dibuat oleh pemerintah. Sebelumnya, memang disampaikan bahwa tujuan menaikkan iuran BPJS dengan maksud sebagai langkah untuk mempertahankan kesinambungan program jaminan kesehatan yang tepat untuk mengatasi permasalahan BPJS beberapa tahun belakangan. Tentunya semua bukan solusi ampuh dalam membenahi pengelolaan BPJS, melainkan tuntutan yang jelas membuat rakyat tercekik oleh kebijakan tersebut.
.
Kurang tegasnya aparat pemerintah daerah akan konsep jaminan perlindungan sosial tersebut, membuat Mahasiswa Universitas Riau yang di akomodir oleh BEM Universitas Riau beraksi ke jalan. Guna menuntut pemerintah untuk bertindak tegas terhadap kebijakan yang telah mengakibatkan dampak buruk bagi kita masyarakat Indonesia.
.
Bertolak ke titik aksi sekitar pukul 14.00 WIB pada (12/12/2019), seluruh mahasiswa yang berkesempatan hadir mendatangi Kantor DPRD Riau. Sebelumnya, pihak DPRD menyampaikan bahwa untuk aksi selanjutnya tanpa adanya pemasangan kawat berduri. Akan tetapi, nyatanya penyampaian aspirasi kami kali ini masih disambut dengan kawat berduri yang di pasang di depan kantor DPRD Riau. Ini jelas merupakan bukti bahwa pemerintah memang tak lagi dapat memegang janji-janjinya.
.
Massa tetap menyampaikan aspirasinya ditengah hujan gerimis yang membersamai aksi mahasiswa. “Kita sampaikan saat ini bahwa Peraturan Pemerintah No. 75 tahun 2019 tentang jaminan kesehatan sudah sangat menyengsarakan rakyat. Kita tahu bahwa kenaikan uiran BPJS ini justru sangat bertentangan dengan kesejahteraan rakyat dan bukan memberikan solusi. Hal tersebut sungguh bertentangan dengan yang dilakukan oleh sekelompok orang yang berkuasa saat ini,” ujar Rios Apriliyan selaku Menteri Sosial dan Masyarakat sekaligus koordinator lapangan.
Deni Rizaldi selaku Wakil Gubernur Mahasiswa BEM FMIPA dalam orasinya menyampaikan bahwa, “Hari ini kesejahteraan di negeri kita ini sudah luntur, kesehatan yang dahulu menjadi jaminan kepada rakyat sekarang sudah menjadi permainan bagi pemerintah saat ini. Pada tahun 2016 menaikkan iuran BPJS juga pernah dilaksanakan pemerintah, tapi hasilnya defisit BPJS malah bertambah. Jika hari ini iuran BPJS bertambah dan jika kita menyetujui kebijakan tersebut, inilah namanya yang jatuh ke lobang yang sama.”
.
Setelah lama waktu berputar, pihak DPRD Riau yang ingin dijumpai tidak kunjung menampakkan wajahnya. Dengan alasan bahwa pihak DPRD tidak satupun ada di tempat karena sedang menjalankan kegiatan di luar kota. Ini menunjukkan bahwa wakil rakyat sudah enggan untuk menerima aspirasi dari rakyatnya, tentunya kita sama sekali tidak mendapatkan hasil yang diinginkan, tidak sesuai dengan harapan bersama.
.
Aksi dihentikan karena pihak DPRD masih belum menampakkan wajahnya dan tidak memberikan solusi. Hingga akhirnya, massa aksi yang diwakili oleh BEM UNRI dengan ini menyatakan sikap :
1. Menolak usulan dan atau tindak lanjut terhadap kenaikan iuran kepesertaan BPJS
Kesehatan yang tertuang di dalam PerPres No. 75 tahun 2019,
2. Meminta pemerintah untuk meninjau kembali usulan kenaikan iuran kepesertaan BPJS Kesehatan sesuai dengan hitungan minimum nilai aktuaria,
3. Meminta pemerintah bersikap tegas dalam menghadirkan system pelayanan kesehatan
yang memadai seperti yang termaktub dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 36 Tahun 2009,
4. Mengecam keras atas wacana represif dalam hal pelayanan publik terhadap kesehatan rakyat,
5. Menolak wacana represif pemerintah dalam mendiskriminasi kesehatan masyarakat dengan menghentika pelayanan publik. (DM)
.
. .
#BEMFMIPAUNRI
#TintaPergerakan
#SaintisMudaBerkarya
#RilisAksiMahasiswa
#TolakKenaikanIuranBPJS
.
Gubernur Mahasiswa : Fitrah Agra Nugraha
Wakil Gubernur Mahasiswa : Deni Rizaldi
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
DINAS ADVOKASI DAN KESEJAHTERAAN MAHASISWA
BEM FMIPA UNRI 2019
